Artikel & Wawasan Hukum

Perlawanan terhadap Surat Dakwaan dalam KUHAP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025)

Perlindungan Hukum bagi Penerima Hibah Wasiat dalam Masyarakat Adat Bali

IMPLEMENTASI ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERDATA

KANDASNYA KLAUSUL PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN FORUM DALAM SENGKETA PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN

TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER ATAS KELALAIAN MEDIS: KAJIAN YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 365 K/PID/2012 DAN NOMOR 1110 K/PID.SUS/2012 PASCA-UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

URGENSI LEMBAGA DISMISSAL DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA

KEMAMPUAN MEMBAYAR SEBAGAI BATAS PENJATUHAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA PASCA-BERLAKUNYA KUHP NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG PENYESUAIAN PIDANA

RUPIAH DI ERADIGITAL, MASIH KUATKAH ATURANNYA?

KUASA ASUH ANAK LUAR KAWIN

DIUNDANG SEBAGAI SAKSI, PULANG SEBAGAI TERSANGKA?

MENEMUKAN SOLUSI HUKUM BAGI PERKAWINAN YANG LEWAT WAKTU PENCATATAN

PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA BANK DALAM LIKUIDASI DAN PASCA LIKUIDASI DI PENGADILAN NIAGA

MENGEMBALIKAN HAKIKAT PENJARA BAGI PELAKU TIPIKOR: MENGAPA PENGAWASAN INDEPENDEN MUTLAK DIPERLUKAN?

Batasan Pertanggungjawaban Pidana Dosen Pembimbing dalam Pusaran Aliran Dana Korupsi: Tinjauan Dogmatika Hukum Pidana

FIKTIF NEGATIF, FIKTIF POSITIF DALAM TUN

Dari Sertifikat ke Keadilan

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA NON LITIGASI

Urgensi Pencegahan Perkawinan Anak

Perkawinan anak masih marak di Indonesia meski regulasi diperketat. Simak urgensi pencegahan, faktor risiko ekonomi-budaya, dan celah dispensasi kawin.

Tegaknya Keadilan Bagi Rakyat Kecil Pemilik Lahan di Bumi Gora

PN Mataram melepaskan 6 warga Gili Air dari tuntutan pidana sengketa tanah. Hakim menegaskan perkara ini merupakan sengketa perdata, bukan pidana.

Penyerapan Due Process Model dan Crime Control Model dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut KUHAP Baru (UU NO. 20 TAHUN 2025)

Analisis penyerapan Due Process Model dan Crime Control Model Herbert Packer dalam KUHAP Baru (UU No. 20/2025) bagi sistem peradilan pidana Indonesia.

Batas Asas Dominus Litis: Hubungan Kewenangan Penggugat dalam Menentukan Pihak terhadap Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Batas Asas Dominus Litis: Hubungan Kewenangan Penggugat dalam Menentukan Pihak terhadap Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Keadilan Restoratif: Jalan Damai Menuju Penghentian Penuntutan

Pahami Restorative Justice: solusi hukum yang memulihkan, bukan menghukum. Simak alur dari perdamaian hingga penghentian perkara di sini.

Era Baru Pendampingan Hukum dalam Penyidikan: Hak dan Peran Advokat

Pahami peran penting advokat dalam penyidikan berdasarkan Pasal 32 KUHAP Baru. Pelajari hak pendampingan, pengajuan keberatan, dan jaminan proses hukum yang adi

Strategi Advokat: Menentukan Pihak yang Tepat dan Menghindari Putusan NO

Strategi tepat tentukan pihak yang digugat kunci kemenangan perkara. Hindari putusan NO dengan analisis mendalam dan strategi pembuktian yang efektif di sini.

Jual Beli Rumah Tidak Menghapus Hak Penyewa

Jual beli properti yang sedang disewakan tidak mengakhiri perjanjian sewa. Pemilik baru wajib menghormati hak dan kewajiban yang telah ada.

Redesain Diversi dalam Hukum Pidana Anak: Mengedepankan Rehabilitasi dan Kepentingan Terbaik Anak

Analisis hukum diversi dalam peradilan pidana anak di Indonesia - mengutamakan rehabilitasi dan kepentingan terbaik anak dibanding pemenjaraan formal.

Restorative Justice dalam KUHP & KUHAP Baru: Dasar Hukum, Model Penerapan, dan Tantangannya

Keadilan Restoratif kini menjadi norma hukum dalam KUHP dan KUHAP Baru. Simak dasar hukum, model penerapan di lapangan, dan risiko yang perlu diwaspadai.

Restitusi Korban dalam KUHP Baru: Dari Penghukuman ke Pemulihan

KUHP Baru memperkenalkan konsep restitusi yang mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab langsung kepada korban. Bukan cuma menghukum, tapi juga memulihkan.

Teori Kausalitas dalam Aksi Bela Diri: Antara Pembelaan dan Kelalaian

Kasus Hogi Minaya mengangkat dilema antara pembelaan diri (noodweer) dan kelalaian. Dalam KUHP Baru, teori adequate causation menjadi lebih relevan daripada teori syarat mutlak.

Tanggung Jawab Majikan di Era KUHP Baru: Memahami Vicarious Liability

Pasal 37 KUHP Baru memperkenalkan konsep Vicarious Liability. Perusahaan atau majikan bisa dihukum atas tindak pidana yang dilakukan karyawannya. Waspada!

Panduan Lengkap Sewa Tanah Adat di Bali: Legalitas dan Local Wisdom

Sebelum deal proyek di Bali, pahami aturan main sewa tanah adat. Statusnya bisa disewa tapi tidak bisa dibeli, dengan syarat legalitas jelas dan menghormati local wisdom.

Memahami Peran Penyelidikan dalam KUHAP Baru

Penyelidikan merupakan tahap awal proses hukum pidana yang berfungsi sebagai filter agar proses hukum berjalan efisien dan adil. Jangan langsung menyidik tanpa dasar!

Transformasi Teori Keadilan Restoratif menjadi Norma Hukum dalam KUHP dan KUHAP Baru

Keadilan Restoratif bukan lagi sekadar wacana teoritis, melainkan telah menjadi mandat konstitusional yang menuntut implementasi praktis di seluruh lini penegakan hukum.

Urgensi Kodifikasi Hukum Perdata Internasional dalam Menjawab Tantangan Hukum Modern

Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait ketiadaan kodifikasi Hukum Perdata Internasional yang modern, memaksa ketergantungan pada regulasi kolonial AB 1847.

Implikasi Yuridis Sita Persamaan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Sita persamaan (vergelijkend beslag) merupakan instrumen hukum acara perdata yang krusial untuk menjamin hak penggugat ketika objek sengketa telah diletakkan sita jaminan sebelumnya.